Dampak dari pendudukan jepang di indonesia dalam bidang birokrasi dan militer adalah dikeluarkannya UU no 27 yang mengatur tentang

Mengeluarkan UU No 27 tentang pemerintahan daerah
Dimantapkan dengan UU No 28 tentang pemerintahan shu serta tokubetsushi
Menurut UU No 28 ,pemerintah daerah tertinggi adalah shu (keresidenan) .Seluruh pulau Jawa dan Madura kecuali Kochi Jogyakarta dan Kochi Surakarta di bagi menjadi daerha-daerah shu (keresidenan) ,Shi (kotapraja),Ken (kabupaten),Gun (kawedanan),Son (kecamatan) dan ku (desa/kelurahan) . Seluruh pulau Jawa dan Madura di bagi menjadi 17 shu .

Pemerintahan shu di pimpin : Shucokan memiliki kekuasaan seperti Gubernur, pada kekuasaan Hindia Belanda meliputi legislatif dan eksekutif

Di bantu oleh : Cokan Kanbo ( Majelis Permusyawaratan Shu) memiliki 3 bagian yaitu Naisebu (bagian pemerintahan umum,kaisaibu (bagian ekonomi) ,dan keisatsubu (bagian kepolisian)

Jepang membentuk sebuah kota swatantra (otonomi) disebut tokubetsushi (kota istimewa) yang posisi kewenangannya seperti shu yang berada langsung di bawah pengawasan gunseiken ,Contohnya : Kota Batavia di bawah pimpinan Tokubetu Shico.